11 Peristiwa Penting NU di Bulan Juli. Ingat Baik-baik Ya

Notification

×

Iklan

Iklan

11 Peristiwa Penting NU di Bulan Juli. Ingat Baik-baik Ya

Sabtu, 22 Juli 2023 | 06:00 WIB Last Updated 2023-07-21T23:51:19Z

 



NUBANDUNG.ID
-Pada bulan ini terdapat beberapa peristiwa penting NU di berbagai tanggal dan tahun berbeda. Berikut ini rangkuman peristiwa yang disusun berdasarkan tanggal yang diolah dari berbagai sumber, terutama Ensiklopedia NU. Bisa jadi ada peristiwa yang luput dari tulisan ini. Bukan berarti mengecilkan peristiwanya, tetapi keterbatasan sumber. Di lain waktu, semoga ada pihak menyempurnakannya. 



Menurut Ensiklopedia NU, yang dilansir NU Jabar menyebutkan pada bulan Juli 1946, KH Hasyim Asy'ari diangkat sebagai ketua Shumubu (Kantor Urusan Agama, 1944 Agustus 1945), menggantikan Husein Djajadiningrat yang menjabat 1943 Juli 1944. 


3 Juli 1946 


Terjadi oposisi terhadap Kabinet Sjahrir, salah satunya datang dari Persatuan Perjuangan (PP) sampai terjadi peristiwa 3 Juli 1946, sebuah penculikan terhadap Sjahrir dan PP dipersalahkan. Pada tanggal itu, KH Abdul Wahid Hasyim dan KH Saifuddin Zuhri ada di Parakan, kemudian ke Magelang dan mendengar pengumuman pemerintah yang dilakukan Natsir, dan menyebut KH Abdul Wahid Hasyim sebagai salah satu daftar calon menteri dari Persatuan Perjuangan yang beroposisi kepada pemerintah. 


3 Juli 1952


NU mendirikan partai sendiri pada 3 Juli 1952 dengan memisahkan diri dari Masyumi. Tokoh-tokoh NU yang ada di Masyumi ditarik. Ketika parlemen bersidang kembali pada 17 September 1952, tujuh anggota parlemen dari NU menarik diri dari Masyumi dan membentuk fraksi tersendiri, yaitu Fraksi NU. 


3 Juli 1971


Fraksi NU di DPR hasil pemilu 1971 bersikap kritis: menyoal Rancangan Ketetapan (Rantap) yang dibahas dalam Sidang Umum MPR 1973 dan kebijakan massa mengambang (voating mass); serta mengkritisi RUU Perkawinan yang diajukan pemerintah ke DPR pada 3 Juli 1973.


9-12 Juli 


Kongres IPNU ke-14 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, pada 9-12 Juli 2006, menetapkan Idy Muzayyad sebagai Ketua Umum IPNU. Ia kemudian menunjuk Alvin M, dan Hasanil Haq sebagai Komandan Nasional CBP. Program-program yang dijalankannya untuk memajukan dan mengembangkan potensi kade-rkader CBP di antaranya: Kemah Pelajar Hijau dalam rangka Diklat Peduli Lingkungan, 6-8 April 2007, di Pondok Pesantren Wali Songo, Gomang, Singgahan, Tuban; Workshop Ke-CBP-an, 17-20 Mei 2007, di Pondok Pesantren Maslakul Huda, Pati. 


10 Juli 1959


Kabinet Karya terbentuk pada 9 April 1957 (sampai 10 Juli 1959) dipimpin Djuanda. Dalam kabinet ini, NU mendapatkan Waperdam ll (KH Idham Chalid), Menteri Perdagangan (Prof. Drs. Sunarjo, tetapi tahun 1958 digantikan Rahmat Muljomiseno), Menteri Agraria (Mr. Sunarjo), dan Menteri Negara Urusan Kerja Sama Sipil Militer (KH Wahib Wahab). 


10 Juli 1959 


Kabinet Kerja dibentuk pada 10 Juli 1959. Djuanda sebagai menteri pertama dan PM-nya langsung dipegang Bung Karno. Dalam kabinet di posisi menteri-menteri muda NU diwakili KH Fatah Jasin (Menteri Penghubung Alim Ulama) dan KH Wahib Wahab (Menteri Agama). 


23 Juli 


Warga NU mendirikan partai-partai baru: PKB pada 23Juni1998 dengan Ketua Dewan Syura dijabat KH Ma'ruf Amin; Partai Suni didirikan di Jakarta pada 27 Juli 1998 dengan Ketua Umum Abu Hasan; PNU didirikan 16 Agustus 1998 dengan ketua KH Syukron Ma’mun; dan PKU didirikan pada 25 Oktober 1998 dengan ketua KH Yusuf Hasyim.


Juli 2011


Pada tahun 2011 Nahdlatul Ulama memperingati harlah ke-85 diselenggarakan pada 18Juni-17Juli 2011 di Jakarta, tepatnya di Gelora Bung Karno, yang salah satu isinya adalah menegaskan kembali komitmen NU terhadap Pancasila, di tengah sebagian kalangan Islam ingin mengajukan alternatif non-Pancasila.


PBNU mengundang para sufi untuk melakukan pertemuan dalam acara al-Multaqa ash-Shufy al-‘Alamy atau pertemuan sufi sedunia pada 15-16 Juli 2011, di Jakarta. Acara yang digelar dalam rangka Harlah NU ke-85 ini dihadiri puluhan mursyid dari berbagai aliran tasawuf yang ada di dunia. Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengatakan pertemuan sufi sedunia adalah komitmen bersama peserta al-Multaqa ash-Shufy al-Alamy yang dilaksanakan pada Februari 2011 di Tripoli, Libya.


12 Juli 1965


Majalah mingguan Api Islam pertama kali terbit oleh Yayasan Sosial Keagamaan Lembaga Penggali dan Penyebar Api Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam terbitan perdananya, penggagas majalah ini adalah para tokoh Islam, ulama, dan zu’ama yang secara khusus menganut paham AhIussunnah wal Jama’ah.


Nomor pertama majalah ini, terbit pada 12 Juli 1965, dengan gambar kulit KH Idham Chalid, yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Wakil Ketua MPRS, Ketua Umum PBNU, dan Ketua Presidium KIAA. Dalam susunan pengasuh dan pengelolanya tercantum nama-nama: Dr. KH Idham Chalid, KH Saifuddin Zuhri, H. Djamaludin Malik (Pinisepuh/Penasihat); Hadji Achmad Notosoetardjo (Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab); H. Mas'uddin Nur, Kiai Ridwan Fadhil, Sistaputra N.S., H.M. Arief Lubis, H. Hasbullah Chalid (Dewan Redaksi); K. Anwar Musaddad, Iskandar Sukarno M.A., Dr. Agustina, Dra. Zakijah Daradjat, Dra. Nurlela Dahlan, Nurhasni B.A. (Pembantu Ahli); dan Moh. Ridwan Fadhali (Tata Usaha). Pada edisi-edisi selanjutnya, masuklah nama-nama baru seperti Solichin Salam dan Ashar Daliwara di jajaran Dewan Redaksi dan Dra. Nurlela Dahlan di jajaran Pembantu Ahli. Majalah ini beralamat di Jln. Tanah Abang Barat 80 A, Jakarta.


21 Juli 1947 


Agresi Belanda dilakukan pada 21 Juli 1947 dan berakhir sampai 5 Agustus 1947. Di mana-mana masyarakat NU yang tergabung dalam berbagai laskar terlibat dalam mobilisasi dan perlawanan terhadap penjajah, yang menimbulkan kecaman internasional. Agresi membuahkan KTN (Komisi Tiga Negara) yang dibentuk pada 25 Agustus 1947. 


30 Juli 1953


Kabinet Ali I terbentuk pada 30 Juli 1953 (sampai 12 Agustus 1955) dimana NU yang sudah memisahkan diri dari Masyuml memiliki beberapa wakil, yaitu: KH Zainul Arifin (Waperdam), KH Masykur (menteri agama), dan Mohammad Hanafiah (menteri urusan agraria). Pada masa kabinet ini, sudah berhasil dibentuk UU NO. 7 tahun 1953 tentang pemilu. Kabinet ini pula yang menyelenggarakan pemilu 1955 di kemudian hari yang juga diikuti Partai NU.***