Board of Membaca Langkah Indonesia dan Dukungan Ormas Islam
NUBANDUNG.ID ---Bergabungnya Indonesia di Board of Peace (Dewan Perdamaian Gaza) menjadi sorotan besar dan perdebatan. Ada yang bilang itu strategis, ada yang bilang jebakan diplomatik yang Indonesia takluk pada skenario Trump dan Israel untuk kepentingannya.
Board of Peace bukanlah badan PBB yang punya kekuatan hukum mengikat, tapi sebuah inisiatif yang dirintis oleh Presiden AS Donald Trump setelah perang Gaza 2025. Tujuannya mengawasi stabilisasi, akses kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza. Anggotanya termasuk beberapa negara Muslim plus AS dan kini Israel juga bergabung.
Kenapa Indonesia ikut?
Pemerintah mengatakan langkah ini bukan retorika, tapi untuk memengaruhi keputusan konkret yang membawa ke perdamaian yang adil dan kemerdekaan Palestina. Mereka ingin memastikan kebijakan BoP selaras dengan solusi dua negara dan hak kemerdekaan rakyat Palestina. Akankah Indonesia dan negara-negara anggotanya berhasil? Tergantung kekuatan diplomasi dan sikap yang tegas dalam board itu.
Masalahnya, tidak ada mandat hukum kuat. Board itu tidak punya mekanisme hukum PBB seperti Dewan Keamanan; keputusannya tidak otomatis mengikat. Kini Israel masuk juga. Ini akan mengubah dinamika kontroversial karena Israel belum mengakui Palestina merdeka Tidak adanya perwakilan Palestina di dalam Board itu, banyak pihak mengkritik keras karena suara rakyat Palestina tidak langsung terdengar.
Ormas-ormas Islam melihat BoP bisa menjadi alat kepentingan AS, bukan murni perjuangan Palestina. Mereka meminta Indonesia keluar jika tidak ada perubahan nyata terhadap kemerdekaan Palestina. Bahkan Presiden sendiri menyatakan kesediaan menarik diri jika Board gagal membawa hasil yang diinginkan. Bahkan BoP bisa mencederai konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan justru melemahkan peran forum multilateral seperti PBB.
Efektifkah untuk Kemerdekaan Palestina?
Kalau pertimbangannya adalah hasil konkret yang mengubah status quo Israel–Palestina secara hukum dan politik, sampai sekarang tidak ada indikator yang meyakinkan bahwa BoP itu punya alat atau mandat untuk memaksa pendudukan Israel melepas hak wilayah atau kenegaraan Palestina. Mekanisme penegakan hukum internasional tetap berada di forum seperti PBB dan Mahkamah Internasional.
Indonesia mungkin bisa “berbicara dari dalam” sebagai strategi diplomasi, tetapi tidak ada jaminan bahwa BoP akan mengakselerasi pengakuan kenegaraan Palestina secara de facto. Efektivitasnya bergantung pada apakah kekuatan besar (misalnya AS dan Israel) benar-benar mau mengeksekusi keputusan yang memaksa perubahan.
Bisa saja bergabung dengan Board of Peace menjadi bagian dari strategi diplomasi negara-negara pro Palestina, tapi tidak secara otomatis efektif dalam mendukung kemerdekaan Palestina jika dilihat dari mandat, struktur, dan realitas kekuasaan internasional. Tanpa mekanisme pemaksa dan suara Palestina yang setara di dalam badan itu, dampak terhadap kemerdekaan Palestina tetap terbatas, lebih ke diplomasi simbolik dan koordinasi bantuan daripada perubahan status kenegaraan. Posisi Indonesia perlu terus diawasi dan dievaluasi: ikut di meja atau keluar kalau tidak membawa hasil substansial untuk kemerdekaan rakyat Palestina.
Mengapa Ormas Islam Mendukung?
Ormas besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tampaknya diyakinkan bahwa langkah ini tak mengkhianati prinsip dan justru membuka kanal bantuan nyata untuk rakyat Gaza, mereka ingin hasil konkret. Dukungan itu bukan cek kosong tapi bersyarat. Kalau forum itu berubah menjadi alat legitimasi status quo pendudukan, saya yakin resistensi akan kembali muncul. Dalam politik, kepercayaan adalah kredit yang bisa dicabut.
Jadi, mengapa ormas mendukung? Karena setelah dialog, mereka melihat ini sebagai manuver taktis dalam kerangka prinsip tetap: Palestina merdeka. Apakah efektif? Itu tergantung pada konsistensi Indonesia menjaga garis merah dan keberanian bersuara jika forum itu menyimpang. Diplomasi itu seperti catur tiga dimensi, kalau hanya main hitam-putih, pion cepat habis.
Dalam sejarah, banyak negara memilih strategi “engagement” ketimbang isolasi. Kadang berhasil, kadang gagal. Yang menentukan bukan forum apa yang diikuti, tapi seberapa keras dan konsisten membawa prinsip ke dalam ruang kekuasaan. Di situlah tantangan sebenarnya bagi Indonesia.***
Moeflich Hasbullah Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Djati Bandung
