NUBANDUNG.ID -- Seperti yang saya tuliskan dalam postingan sebelumnya, perang Iran ini seperti membuka Kotak Pandora yang menggerogoti sistem lama. Multi front dan mengubah aliansi-aliansi lama yang sudah berlangsung puluhan tahun. Kali ini, aliansi OPEC yang sudah berlangsung 60 tahun, robek juga.
Uni Emirat Arab menyatakan akan keluar dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) mulai 1 Mei. UEA adalah produsen minyak terbesar ketiga di OPEC, setelah Saudi Arabia dan Irak. Dia juga produsen terbesar ke-4 dalam OPEC+ setelah Arab Saudi, Rusia, dan Irak. UEA menguasai 12% dari total produksi OPEC dan 4% dari minyak dunia. Di bawah kuota OPEC, UEA hanya bisa memproduksi 3,2 – 3,5 juta barel/hari (bph). Dia keluar dari OPEC karena ingin mendorong produksi 5 juta bph. Sementara, produksi minyak Saudi Arabia sebagai negara utama OPEC sebesar 10,22 juta bph.
Mengapa UEA mundur dari organisasi kartel setelah 60 tahun jadi anggotanya?
1. Ketegangan Geopolitik: Keputusan ini juga dipengaruhi oleh keretakan hubungan dengan Arab Saudi, terutama terkait perbedaan visi keamanan di Yaman. Arab Saudi menginginkan Yaman tetap bersatu di bawah pemerintahan resmi untuk menjamin keamanan perbatasan selatannya, sementara UEA lebih fokus pada penguasaan jalur maritim strategis dan mendukung kelompok separatis Dewan Transisi Selatan (STC) yang ingin memisahkan diri.
Hubungan Arab Saudi dan UEA di Yaman mengalami keretakan serius (Desember 2025-Januari 2026). Saudi menyerang kiriman senjata UEA ke kelompok separatis Southern Transitional Council (STC) di Yaman Selatan yang dianggap mengancam stabilitas. Akibatnya, hubungan memanas, sehingga memicu risiko pecahnya Yaman menjadi dua negara. Dari bersekutu, Saudi menjadi musuh UEA. (Nantikan tulisan berikutnya tentang perubahan strategi Saudi Arabia yang menyebabkan harus berbeda dari kawan lamanya: UEA).
2. Kuota: UEA merasa "sangat terkekang" oleh batasan produksi OPEC yang menghambat ambisi mereka untuk memaksimalkan pendapatan dari investasi besar di sektor hulu. Pemerintah UEA ingin memonitisasi cadangan minyaknya secepat mungkin sebelum permintaan global mencapai puncaknya akibat transisi energi hijau.
Pengumuman ini bertepatan dengan krisis energi akibat perang di Iran dan penutupan Selat Hormuz. UEA memilih waktu ini karena penutupan selat membatasi ekspor secara fisik, sehingga dampak langsung terhadap harga pasar global saat ini cenderung minim.
Tapi bukan berarti tak ada pengaruhnya. Potensi dominonya ada. Beberapa anggota OPEC sedang kesulitan APBN. Sebut saja Irak, Nigeria, dan Kazakhstan. Irak dengan produksi 4,4 juta bph atau 4,4% pangsa minyak dunia, adalah produsen keempat terbesar. Walau dia menyatakan tak akan keluar dari OPEC seperti UEA, tapi di forum OPEC+ Baghdad manyatakan akan memelihara stabilitas harga sampai akhir Mei 2026.
Kazakhstan juga sama. Dia berjanji tidak keluar dari OPEC. Tapi siapa yang bisa menjamin efek domino dari UEA? Kazakhstan sedang berinvestasi besar di sektor perminyakan di Tengiz dan Kashagan. Operatornya perusahaan AS: Exxon dan Chevron. Dari ladang ini, minyak bisa menjangkau pasar Eropa.
Nigeria mengeluhkan keluarnya UEA dari OPEC. Ini akan mengurangi persentase pangsa pasar minyak Nigeria. Tapi tak mungkin menahan niat UEA. Nigeria berpotensi untuk menggenjot produksi minyaknya karena pendapatan APBN-nya terbesar dari sektor ini dan dia sedang mengalami kesulitan fiskal.
Nigeria adalah produsen minyak terbesar di Afrika. Bila dia menaikkan kuota, negara Afrika lainnya yang anggota OPEC seperti Aljazair, Libya, Tunisia, Republik Kongo, Gabon, dan Guinea Khatulistiwa apa tidak akan ikut keluar, atau akan taat pada kuota? Kemudian, negara Afrika non-OPEC seperti Angola, Sudan, Ghana, Mesir, dll., juga tak akan diam?
Perbedaan sikap antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dalam OPEC mencerminkan retakan nyata di antara negara-negara Teluk. Saudi, sebagai pemimpin de facto OPEC, cenderung menahan produksi demi stabilitas harga dan mempertahankan koordinasi kolektif, sementara UAE mendorong fleksibilitas dan peningkatan output sesuai kapasitasnya,. Perbedaan ini menunjukkan benturan antara pendekatan “status quo” yang ingin menjaga kartel tetap utuh dengan pendekatan yang mengutamakan kepentingan nasional, sehingga memperlemah solidaritas internal dan menggeser OPEC dari alat koordinasi menjadi arena tarik-menarik kepentingan.
Masih bisakah Arab Saudi mencegah domino?
Saudi masih punya kemampuan untuk menaik-turunkan produksi dengan cepat. Riyadh juga masih bisa mengadakan komitmen dengan anggota OPEC+ terutama Rusia. Jadi Saudi bisa memotong produksi jika harga jatuh, dan memberikan sanksi disiplin bagi anggota memproduksi lebih. Namun kemampuannya tidak absolut: tekanan fiskal negara anggota, ekspansi kapasitas (UAE, Irak), serta insentif “jual sekarang” di era transisi energi membuat komitmen susah dipegang. Mungkin OPEC tidak akan kolaps mendadak, tapi lapuk secara bertahap.
SIla komen di bawah...
Budhiana Kartawijaya, Journalist & Geopolitics Enthusiast.
