NUBANDUNG.ID -- Ringkasan: Kelas menengah adalah tulang punggung ekonomi bangsa. Tapi posisinya rapuh. Dia tiap hari bayar pajak, namun posisinya labil. Jumlah kelas menengah turun 11 juta. Akankah kita terjebak dalam income trap? Akankah jumlah kelas menengah yang turun kelas bertambah?
Mungkin nggak banyak yang ngeh ya, kelas menengah ke atas itu bayar pajak (nyaris) setiap hari. Tapi kita ngobrolin kelas menengah saja dulu ya.
Kelas menengah itu, menurut BPS, adalah warganegara yang berpenghasilan 2,1-10 juta rupiah per bulan. Di bawah dia ada namanya kelas yang sedang menuju kelas menengah (aspiring middle class), yang berpengeluaran Rp 1,5 juta sampai dengan kira-kira Rp 2jt. Di bawah kelas ini dikategorikan sebagai kelas miskin.
Misalnya, kalau makan siang di kantin atau rumah makan, dia kena Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan dan/atau Minuman (dulu dikenal sebagai Pajak Restoran atau Pajak PB1 sebesar 10%). Pajak ini masuk ke kas Pemerintah Daerah (Pemda). Jika makan di warung kecil/kantin informal, biasanya belum kena, tetapi jika di restoran atau jaringan waralaba, pajaknya pasti mengikat.
Eh… tapi kalau makan di warung informal, kadang juga kita pesan kopi sachet, air kemasan, teh botol dsb. Tapi kan harga kopi sachetan, dan minuman lain ini sudah bengkak di tingkat distributor karena sudah diperhitungkan PPN oleh produsennya. Istilahnya, pergeseran beban pajak (tax shifting) dari produsen ke konsumen. Terus kita di kantor kadang pesan makanan lewat online. Nah… pembelian makanan online dikenakan pajak berlapis. Pertama, pajak makanannya (PBJT 10%). Kedua, PPN atas jasa pengiriman kurir (jasa logistik).
Bagi yang setiap hari wara-wiri pakai mobil, terus harus masuk tol berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif tol sudah dikenakan PPN sebesar 11% (dan naik menjadi 12% per 2025). Ketika memarkirkan kendaraan di mal, gedung perkantoran, atau stasiun, biaya per jam yang Anda bayar di loket sudah dipotong PBJT atas Jasa Parkir sebesar 10% (masuk ke Pendapatan Asli Daerah/PAD).
Jadi, kelas menengah begitu keluar rumah pagi hari sudah harus siap-siap bayar pajak, langsung maupun tak langsung. Belum bayar tagihan bulanan: listrik, BPJS, pulsa, Netflix, isi BBM, belanja kebutuhan bulanan, transfer antarbank, QRIS, bayar cicilan rumah, motor dan lain-lain. Benjamin Franklin bilang: tak ada yang pasti di dunia ini selain kematian dan pajak! :D
Maka wajar, kelas menengah ini disebut sebagai Big Spender (pembelanja besar) dan Fast Spender (pembelanja cepat). Begitu tanggal gajian, harus segera bayar cicilan dan belanja kebutuhan bulanan.
Nah ada hal yang menyedihkan
Data menunjukkan kelas menengah kita turun, dari 57 juta orang sebelum Covid menjadi 46 juta sampai hari ini. Turun 11 juta. Sementara aspiring middle class belum juga naik jadi kelas menengah.
LPEM FEB UI menegarai penyebab turunnya kelas menengah ini:
1. Kelas menengah kita didominasi menengah bawah, alias yang penghasilannya sekitar 2-3 juta, atau batas bawah kelas menengah. Sedikit saja ada guncangan finansial, mereka jatuh ke kelas di bawahnya.
2. Pergeseran ke sektor informal: mereka yang terkena PHK industri manufaktur, banting setir ke ojol, atau jadi pedagang UMKM yang tidak memberikan kepastian penghasilan, kepastian kerja maupun jaminan kesehatan.
3. Gaji tak naik, harga meroket sehingga kenaikan upah minimum tidak mampu meng-cover kenaikan harga ini. Kenaikan harga ini adalah akibat melemahnya rupiah, melambungnya harga BBM dll.
4. Terjepit antara pajak tinggi dan bantuan sosial yang minim. Menurut LPEM FEB UI ini, kelas menengah adalah mereka yang setia bayar pajak penghasilan (Pph), PPN, iuran wajib seperti BPJS dll. Tapi mereka bukan dalam kategori kelompok penerima bansos. Jadi kalau mereka jatuh ke kelas di bawah, mereka tak dapat bansos, BPJS tetap bayar, iuran sekolah anak tetap bayar dll. Gurauannya: lebih baik jadi orang miskin ketimbang kelas menengah. :D
5. Hukum Engel mengatakan semakin tinggi penghasilan seseorang atau keluarga, persentase (proporsi) pendapatan yang dihabiskan untuk membeli makanan akan semakin menurun. Di Indonesia, porsi makanan dari kelas menengah sekarang pada angka 40%. Ini menunjukkan proses menuju kemiskinan, karena kelas menengah tak mampu lagi menabung, berinvestasi, rekreasi atau healing, bahkan mungkin pendidikan!
Jika situasinya seperti ini, Indonesia terancam perangkap kelas menengah atau middle-income trap. Kemarin kelas menengah kita banyak dan kuat, dan harapannya Indonesia akan terbang menjadi negara maju seperti Korea. Negeri ginseng itu kelas menengahnya dulu kuat dan berhasil terbang jadi negara maju dengan energi aktivasi. Tak bisa dengan energi biasa. Mereka investasi di bidang SDM, riset dan kepastian hukum berinvestasi. Pertumbuhan ekonomi RI triwulan I 2026 sebesar 5,61%. Kalau mau jadi negara maju, harus 8%.
Di atas kertas, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% terlihat mentereng, sejajar dengan performa Singapura (5,7%) yang disokong sektor finansial mumpuni, atau Tanzania (5,7%) yang menikmati berkah komoditas emas. Namun, ada ironi besar. Di saat pertumbuhan negara lain ditopang oleh lonjakan nilai tambah industri, pertumbuhan Indonesia justru disokong oleh konsumsi domestik kelas menengah yang dipaksa bertahan di tengah himpitan inflasi harian.
Untuk mengembalikan kelas menengah ini dan mengejar pertumbuhan 8%, mau tak mau INdonesia harusnya mengundang industri manufaktur dunia untuk masuk berinvestasi di sini. Karena industri manufaktur itu padat karya, industri tersebut perlu banyak tenaga kerja. Tapi ya kepastian hukum dan percepatan proses perizinan masih menjadi masalah. Dunia internasional lagi ramai mengampanyekan "Sell Indonesia." IHSG turun, rupiah melemah. Korupsi masih marak dalam skala yang bikin kita geleng-geleng kepala.
Pemerintah boleh saja menatap optimistis target pertumbuhan ekonomi di atas 6% di tahun 2027 demi mengejar mimpi angka 8% di tahun 2029. Namun, mimpi makro itu harus berbenturan dengan inflasi riil sebesar 3,08% yang mencekik meja makan masyarakat. Tanpa adanya insentif pajak atau perlindungan daya beli yang nyata bagi kelas menengah, ambisi pertumbuhan tinggi ini justru berisiko mengorbankan sang tulang punggung ekonomi yang semakin kurus karena terus diperas harganya.
Semoga Indonesia cepat beres-beres di dalam supaya kelas menengah tak terus berkurang. Kalau tidak, takutnya ada ledakan sosial.
Budhiana Kartawijaya, Journalist and Geopolitics Enthusiast.å
