“Kalau demokrasi sebagai sistem politik, maka pemimpin yang demokratis adalah seseorang yang berasal dari rakyat (bukan dari kalangan bangsawan), diawasi oleh rakyat (bukan mengawasi dirinya sendiri), dan bekerja untuk rakyat (bukan untuk dirinya sendiri dan kelompok yang dekat dengan dirinya)” (Ignas Kleden, Kompas, 6 Juni 2007).
Keteladanan pemimpin di negeri ini seolah sulit dicari. Mencarinya serupa kita sedang mencari jarum di tumpukan jerami. Rakyat cerdas akan kesulitan mencarinya. Para pemimpin yang maju di perhelatan hajatan politik lima tahunan nanti, seolah berlomba curi start dari sekarang.
Ada politisi yang lebay menjalin komunikasi dengan rakyat. Bahkan banyaknya yang aji mumpung...hihihi. Wah, yang begini ini adalah indikator keteladanan pemimpin berada pada puncak kepurbaan yang langka.
Bagi saya, seseorang dapat dikatakan pemimpin panutan (layak diteladani) apabila melakukan kebajikan yang patut diteladani karena dirinya memantulkan laku baik dan benar. Baik bukan untuk diri sendiri dan kelompoknya. Tetapi, baik bagi rakyat Indonesia. Itulah pemimpin yang benar dalam perspektif pemilih rakyat yang cerdas.
Tapi, apa yang terjadi ketika ketakpedulian birokrat terus menggejala? Apatisme rakyat terhadap figur pemimpin bakal semakin membesar. Kepercayaan atas pemimpin meredup hingga demokratisasi ternoda karena "suara rakyat bukanlah suara Tuhan". Lebih tepat jika "suara pejabat adalah suara Tuhan!" Hehehe
Para pemimpin mangreh (menguasai) dan tidak ngemong (melindungi) rakyat. Kini, gejala politik amoral (alienasi pengalaman hidup) menemukan titik temu dalam diri.
Ketika prinsip, sumber atau patokan (nilai) yang dapat memberi arah kepada manusia (bangsa) tercerabut dari akarnya; maka, kita berada pada kondisi the motherless society, merajalelanya hollow man dan mengakarnya tren homeless mind (F. S. Heatuban, Etos dan Moralitas Politik, 2003: 229).
Kita seolah terbangun dari tidur yang sedari tadi sedang mimpi menakutkan. Akan tetapi, persoalan yang melilit bangsa Indonesia bukanlah sebuah konstruksi mimpi yang derajat keabsahannya perlu dipertanyakan.
Bagi saya, seseorang dapat dikatakan pemimpin panutan (layak diteladani) apabila melakukan kebajikan yang patut diteladani karena dirinya memantulkan laku baik dan benar. Baik bukan untuk diri sendiri dan kelompoknya. Tetapi, baik bagi rakyat Indonesia. Itulah pemimpin yang benar dalam perspektif pemilih rakyat yang cerdas.
Tapi, apa yang terjadi ketika ketakpedulian birokrat terus menggejala? Apatisme rakyat terhadap figur pemimpin bakal semakin membesar. Kepercayaan atas pemimpin meredup hingga demokratisasi ternoda karena "suara rakyat bukanlah suara Tuhan". Lebih tepat jika "suara pejabat adalah suara Tuhan!" Hehehe
Vox vopuli vox dei pada posisi ini hanya berbentuk sloganistik, pajangan konstitusional, dan buah bibir saja. Tidak mewujud dalam bentuk aksi praksis di alam realitas kebangsaan.
Tanpa menempatkan kepentingan publik di atas segalanya, bukanlah pemimpin namanya; melainkan penguasa congkak. Negara dianggapnya milik sendiri. Alih-alih berempati, mereka akan menjauh dari falsafah hidup sepi ing pamrih. Berputar haluan mengarah pada falsafah hidup rame ing pamrih!. Rayat pun suaranya dijadikan bahan dagangan untuk mengantarkan pemimpin jagoannya per lima tahun sekali naik tahta.
Anggota legislatif, ekskutif, dan yudikatif, bahkan partai politik, posisinya bagai bahan dagangan yang mengklaim kebijakannya sebagai sebuah prestasi. Inilah, saya kira yang disebut dengan “perkawinan” ilmu marketing dan politik.
Tanpa menempatkan kepentingan publik di atas segalanya, bukanlah pemimpin namanya; melainkan penguasa congkak. Negara dianggapnya milik sendiri. Alih-alih berempati, mereka akan menjauh dari falsafah hidup sepi ing pamrih. Berputar haluan mengarah pada falsafah hidup rame ing pamrih!. Rayat pun suaranya dijadikan bahan dagangan untuk mengantarkan pemimpin jagoannya per lima tahun sekali naik tahta.
Kursi “Panas”
Anggota legislatif, ekskutif, dan yudikatif, bahkan partai politik, posisinya bagai bahan dagangan yang mengklaim kebijakannya sebagai sebuah prestasi. Inilah, saya kira yang disebut dengan “perkawinan” ilmu marketing dan politik.
Secara aplikatif, politik bergerak bersama pakar promosi pemasaran, sehingga individu diubah menarik, baik, suskses, dan bersih dari praktik korupsi untuk membentuk citra baik. Itulah realitas politik kita hari ini. Tujuannya hanya untuk meributkan kursi “panas” kekuasaan yang sebentar lagi dilaksanakan.
Kalaupun perlu, untuk meningkatkan popularitas, keberhasilan pun diklaim milik partai politiknya – yang berposisi sebagai produk – sehingga laku dijual. Inilah tren kepolitikan para pemimpin di negeri ini, dan tepat jika disebut sebagai “komersialisasi politik”.
Kampanye pun dilakukan spontanitas. Tidak berjangka panjang. Terburu-buru. Hasilnya pun tidak optimal ketika mereka terpilih menjadi wakil rakyat atau pemimpin.
Kalaupun perlu, untuk meningkatkan popularitas, keberhasilan pun diklaim milik partai politiknya – yang berposisi sebagai produk – sehingga laku dijual. Inilah tren kepolitikan para pemimpin di negeri ini, dan tepat jika disebut sebagai “komersialisasi politik”.
Kampanye pun dilakukan spontanitas. Tidak berjangka panjang. Terburu-buru. Hasilnya pun tidak optimal ketika mereka terpilih menjadi wakil rakyat atau pemimpin.
Para pemimpin mangreh (menguasai) dan tidak ngemong (melindungi) rakyat. Kini, gejala politik amoral (alienasi pengalaman hidup) menemukan titik temu dalam diri.
Ketika prinsip, sumber atau patokan (nilai) yang dapat memberi arah kepada manusia (bangsa) tercerabut dari akarnya; maka, kita berada pada kondisi the motherless society, merajalelanya hollow man dan mengakarnya tren homeless mind (F. S. Heatuban, Etos dan Moralitas Politik, 2003: 229).
Bangsa pemimpi
Kita seolah terbangun dari tidur yang sedari tadi sedang mimpi menakutkan. Akan tetapi, persoalan yang melilit bangsa Indonesia bukanlah sebuah konstruksi mimpi yang derajat keabsahannya perlu dipertanyakan.
Dalam perspektif Sigmund Freud, mimpi adalah proyeksi tekanan psikologis yang berasal dari pengalaman pahit yang dipendam di bawah alam tak sadar. Jika tidak bermimpi, pengalaman pahit itu akan meledak hingga memicu kekacauan.
Ketika warga masyarakat Indonesia diimpit persoalan kemiskinan, kesulitan bekerja, dan sulit mencari aktivitas ekonomi baru yang menyejahterakan; rakyat tidak akan tidur nyenyak. Mereka akan bermimpi menakutkan - bukan jadi bunga tidur - melainkan racun tidur.
Ketika warga masyarakat Indonesia diimpit persoalan kemiskinan, kesulitan bekerja, dan sulit mencari aktivitas ekonomi baru yang menyejahterakan; rakyat tidak akan tidur nyenyak. Mereka akan bermimpi menakutkan - bukan jadi bunga tidur - melainkan racun tidur.
Setelah mereka terbangun di pagi hari, ternyata mendapati harga sembilan bahan pokok membubung tinggi. Ah, lebih baik (aku) bermimpi meskipun harus dikejar-kejar hantu menyeramkan. Daripada hidup di dunia riil yang menyengsarakan.
Idealnya, bangsa ini membutuhkan keteladanan pemimpin yang rela sengsara lebih dahulu sebelum rakyatnya sengsara. Tetapi, itu tidak mungkin terjadi di Indonesia dan Negara manapun. Kini, kehadiran pemimpin ngeindonesia penuh keteladanan (exemplary center) hanya penantian absurd yang membosankan rakyat. Benarkah itu?
Idealnya, bangsa ini membutuhkan keteladanan pemimpin yang rela sengsara lebih dahulu sebelum rakyatnya sengsara. Tetapi, itu tidak mungkin terjadi di Indonesia dan Negara manapun. Kini, kehadiran pemimpin ngeindonesia penuh keteladanan (exemplary center) hanya penantian absurd yang membosankan rakyat. Benarkah itu?
