Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif dalam bukunya bertajuk: Mencari Autenstisitas dalam Kegalauan (2004) berujar, sistem kekuasaan yang terlepas dari bingkai moral cenderung merusak dan menghalalkan segala cara. Sebab, nafsu manusia untuk berkuasa atau mempertahankan kekuasaan nyaris tanpa batas.
Maka, di tengah kondisi bangsa yang sedang kolaps, menghadirkan kader politik umat Islam yang berpegang pada tata moral agama merupakan kemutlakan.
Mereka harus mampu mengimplementasikan dan mengaktualisasikan doktrin langit di bumi sehingga tidak terjadi kesenjangan antara doktrin ajaran Islam dengan sisi praksis sosial. Apalagi, sebagai sebuah Negara, NKRI memerlukan pemimpin yang seperti dicetuskan M. Amin Rais, yakni: memiliki moral courage (keberanian moral), Clear concept (konsep yang jelas), konsistensi kebijakan, juga adanya dukungan kepada rakyat, dan memiliki visi jelas tentang nasib bangsa ke depan (M. Amin Rais, 1998).
Model pemimpin tersebut, jika ditarik ke dalam dunia politik, adalah yang mengedepankan moralitas di atas laku politiknya. Ia adalah calon pemimpin yang didambakan oleh umat Islam di seluruh Indonesia, dan sudah sepatutnya diteladani oleh bangsa.
Karena, keteladanan pemimpin sangat erat kaitannya dengan pribadi yang baik, memiliki etika-moral, dan menempatkan kepentingan publik di atas segalanya. Tanpa itu bukanlah pemimpin namanya, melainkan penguasa congkak yang menganggap Negara sebagai milik sendiri. Itu terjadi akibat sebagian pemimpin tidak menempatkan kepentingan publik di atas segalanya.
Kepentingan kalangan bawah hanya dikremasi di atas kertas berbentuk rancangan, tidak diwujudkan jadi nyata di dunia nyata. Ketika ketidakpedulian birokrat seperti ini terus menggejala, apatisme rakyat terhadap pemimpin semakin mengakar-kuat.
Kepentingan kalangan bawah hanya dikremasi di atas kertas berbentuk rancangan, tidak diwujudkan jadi nyata di dunia nyata. Ketika ketidakpedulian birokrat seperti ini terus menggejala, apatisme rakyat terhadap pemimpin semakin mengakar-kuat.
Maka kepercayaan atas pemimpin akan meredup sehingga demokratisasi ternoda kembali karena suara rakyat bukanlah suara diatas kekuasaan pejabat. Melainkan suara yang mengungguli kedaulatan rakyat! Vox vopuli vox dei juga pada posisi demikian hanya berbentuk sloganistik, pajangan konstitusional, dan buah bibir sesaat.
Slogan demokrasi itu tidak dapat - meminjam bahasa Paulo Freire - mewujud dalam bentuk tindakan praksis membebaskan. Prinsip, sumber atau patokan (nilai) yang dapat memberi arah kepada manusia (bangsa) pun tercerabut dari akar budaya bangsa.
Kita lihat saja, kursi panas kekuasaan dapat diduduki dengan menggunakan dana dari luar, hingga prinsip timbal balik pun terlihat dari kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Tidak prokerakyatan. Lebih tepat disebut kebijakan propejabat, propengusaha, dan prokantong pribadi dan kelompok dekat.
Tidak gandrung kekuasaan
Kita lihat saja, kursi panas kekuasaan dapat diduduki dengan menggunakan dana dari luar, hingga prinsip timbal balik pun terlihat dari kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Tidak prokerakyatan. Lebih tepat disebut kebijakan propejabat, propengusaha, dan prokantong pribadi dan kelompok dekat.
Budaya penguasa lebih dekat pada cara berpikir dan bertindak bagaikan seorang pengusaha. Hanya logika ekonomi mengembalikan modal (keuntungan pribadi/kelompok) yang diprioritaskan. Sementara itu, kepentingan publik disimpan di kantong belakang. Bukan di saku baju depan (baca: diprioritaskan)!
Mari kita flash back sejenak. Banyak sekali kebijakan yang tidak menyentuh akar persoalan bangsa yakni soal kemiskinan yang sedang dihadapi negeri Indonesia.
Betapa keteladanan pemimpin di negeri ini berada pada ketidakmenentuan. Dalam konteks ini, maka kita memerlukan keteladanan seorang pemimpin. Maka, pabrikasi pemimpin adalah pekerjaan rumah bagi bangsa ini. Bisa tidak kita menciptakan institusi pendidikan informal yang menelurkan calon pemimpin yang tidak mangreh (menguasai) tetapi ngemong (melindungi) bagaikan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya?
Ya, bukan hanya pemimpin yang menggandrungi kekuasaan saja yang dipilih nanti. Tapi, yang bisa melindungi rakyat dari impitan persoalan hidup. Pemimpin yang patut menjadi teladan adalah yang mampu membebaskan warganya dari belitan kemiskinan, pengangguran, mahalnya harga pokok, dan bisa menyuarakan jerit-tangis hati rakyat atau warganya kepada pemerintah pusat.
Mari kita flash back sejenak. Banyak sekali kebijakan yang tidak menyentuh akar persoalan bangsa yakni soal kemiskinan yang sedang dihadapi negeri Indonesia.
Betapa keteladanan pemimpin di negeri ini berada pada ketidakmenentuan. Dalam konteks ini, maka kita memerlukan keteladanan seorang pemimpin. Maka, pabrikasi pemimpin adalah pekerjaan rumah bagi bangsa ini. Bisa tidak kita menciptakan institusi pendidikan informal yang menelurkan calon pemimpin yang tidak mangreh (menguasai) tetapi ngemong (melindungi) bagaikan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya?
Ya, bukan hanya pemimpin yang menggandrungi kekuasaan saja yang dipilih nanti. Tapi, yang bisa melindungi rakyat dari impitan persoalan hidup. Pemimpin yang patut menjadi teladan adalah yang mampu membebaskan warganya dari belitan kemiskinan, pengangguran, mahalnya harga pokok, dan bisa menyuarakan jerit-tangis hati rakyat atau warganya kepada pemerintah pusat.
Di dalam al-Quran dijelaskan sbb: "Sesungguhnya orang-orang beriman itu tidak lain melainkan bersaudara. Oleh sebab itu, damaikanlah antara dua saudaramu dan bertakwalah supaya kalian diberi rahmat" (Q.S. Al-Hujuraat, 49:10).
Menyaksikan realitas kebangsaan, kita seolah sedang terbangun dari tidur yang sedari tadi merasakan mimpi menakutkan. Akan tetapi, persoalan yang melilit bangsa Indonesia bukanlah sebuah konstruksi mimpi yang derajat keabsahannya dibawah rata-rata.
Lebih baik bermimpi
Menyaksikan realitas kebangsaan, kita seolah sedang terbangun dari tidur yang sedari tadi merasakan mimpi menakutkan. Akan tetapi, persoalan yang melilit bangsa Indonesia bukanlah sebuah konstruksi mimpi yang derajat keabsahannya dibawah rata-rata.
Dalam perspektif Sigmund Freud mimpi adalah proyeksi psikologis yang berasal dari pengalaman-pengalaman pahit yang sedari dulu dipendam di bawah alam tak sadar. Maka, sewaktu-waktu jika tak bermimpi, pengalaman pahit itu akan meledak dan memicu kekacauan hidup.
Ketika warga masyarakat Indonesia dihimpit harga kebutuhan pokok yang mahal, merajalelanya pejabat yang tak jujur; aktivitas tidur mereka tentu saja tidak akan nyenyak. Sebab, mimpi mereka (malam tadi dan sebelumnya) sangat menakutkan - bukan jadi bunga tidur - melainkan berubah menjadi racun tidur. Setelah mereka terbangun di pagi hari, ternyata mendapati harga sembilan bahan pokok (kehidupan) membumbung tinggi.
Ah, lebih baik (saya) berada di alam mimpi meskipun harus dikejar-kejar hantu yang menyeramkan. Daripada harus hidup dalam dunia riil yang menyengsarakan. Itulah bisikan hati publik Indonesia yang jarang kita empati bersama-sama.
Ketika warga masyarakat Indonesia dihimpit harga kebutuhan pokok yang mahal, merajalelanya pejabat yang tak jujur; aktivitas tidur mereka tentu saja tidak akan nyenyak. Sebab, mimpi mereka (malam tadi dan sebelumnya) sangat menakutkan - bukan jadi bunga tidur - melainkan berubah menjadi racun tidur. Setelah mereka terbangun di pagi hari, ternyata mendapati harga sembilan bahan pokok (kehidupan) membumbung tinggi.
Ah, lebih baik (saya) berada di alam mimpi meskipun harus dikejar-kejar hantu yang menyeramkan. Daripada harus hidup dalam dunia riil yang menyengsarakan. Itulah bisikan hati publik Indonesia yang jarang kita empati bersama-sama.
Alih-alih berempati, malahan politikus kita seakan memusuhi falsafah hidup sepi ing pamrih. Berputar haluan mengarah pada falsafah hidup rame ing pamrih dan menjauh dari prinsip-prinsip keberagamaan.
Mendagangkan suara rakyat untuk menggolkan pemimpin yang sadar terhadap kenyataan kongkrit permasalahan rakyat Indonesia hanya per lima tahun sekali. Bangsa ini memang membutuhkan keteladanan pemimpin yang rela sengsara terlebih dahulu sebelum rakyatnya sengsara.
Mendagangkan suara rakyat untuk menggolkan pemimpin yang sadar terhadap kenyataan kongkrit permasalahan rakyat Indonesia hanya per lima tahun sekali. Bangsa ini memang membutuhkan keteladanan pemimpin yang rela sengsara terlebih dahulu sebelum rakyatnya sengsara.
Dalam perspektif filosof Immanuel Kant, politikus seperti itu bukan termasuk kepada seorang politikus yang moralistis, melainkan semacam moralis yang politis.
Maka, mendamba kehadiran seorang manusia nge-indonesia yang bisa dijadikan pusat perhatian karena penuh keteladanan (exemplary center) adalah cita-cita ideal setiap bangsa, agama, dan suku, bahkan ideologi politik.
Maka, mendamba kehadiran seorang manusia nge-indonesia yang bisa dijadikan pusat perhatian karena penuh keteladanan (exemplary center) adalah cita-cita ideal setiap bangsa, agama, dan suku, bahkan ideologi politik.
Orangnya juga, tidak harus dari kalangan darah biru, melainkan mampu tidak kinerja dirinya diawasi serta dipersembahkan untuk kepentingan rakyat, sebagai wujud dari pengabdian kepada Allah SWT.
