NUBANDUNG.ID -- Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Sunan Gunung Djati Bandung menggelar Seminar Nasional bertajuk “Representasi Sunda dan Jawa Barat dalam Pembangunan Politik Nasional”, yang berlangsung di Aula Utama FISIP.
Dengan menghadirkan dua narasumber kunci yang membahas isu keterwakilan politik Jawa Barat dalam konteks nasional, Herman Hermawan (Kepala Kantor DPD RI Provinsi Jawa Barat) dan Dr. Hasan Mustapa, M.Si. (Ketua Program Studi Ilmu Politik UIN Bandung). Diskusi dipandu oleh M. Ridho Baidhowi, S.Ip., M.Ipol., dosen Ilmu Politik UIN Bandung.
Seminar ini secara resmi dibuka oleh Dekan FISIP, Prof. H. Ahmad Ali Nurdin, Ph.D., yang dalam sambutannya menekankan pentingnya forum akademik dalam memperkuat representasi daerah di tingkat nasional.
“Diskusi ini sangat menarik untuk didalami agar yang direpresentasikan dan yang merepresentasikan benar-benar dapat memberi warna dalam politik nasional,” ungkap Ahmad Ali dalam keterangannya, Rabu (4/6/2025).
Herman Hermawan dalam pemaparannya membahas sejarah pembentukan DPD RI, struktur keanggotaan, alat kelengkapan, serta fungsi dan kewenangan lembaga tersebut.
“Keberadaan DPD RI menjadi jembatan penting dalam memperjuangkan aspirasi daerah, termasuk Jawa Barat, dalam kerangka pembangunan nasional,” jelasnya.
Dr. Hasan Mustapa menyampaikan materi berjudul “Populisme dan Politik Pembangunan Dedi Mulyadi” yang menganalisis gaya kepemimpinan dan strategi komunikasi politik mantan Bupati Purwakarta, terutama dalam memanfaatkan media sosial sebagai modal sosial-politik.
“Media sosial menjadi alat penting yang mampu menekan biaya kampanye sekaligus memperluas jangkauan politik. Kinerja seratus hari menjadi bentuk konkret pendekatan populis dalam pembangunan daerah, dengan gaya kepemimpinan bertipologi maverick politician, incremental, dan one man show. Namun, sisi deliberatifnya masih perlu diperkuat,” tegas Hasan.
Seminar ini menjadi ruang pertukaran gagasan sekaligus refleksi kritis tentang bagaimana identitas lokal, seperti Sunda dan Jawa Barat, dapat memainkan peran strategis dalam pembangunan politik nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
