Membangun Kota yang Layak Huni

Notification

×

Membangun Kota yang Layak Huni

Kamis, 19 Februari 2026 | 13:19 WIB Last Updated 2026-02-19T06:19:56Z

 


NUBANDUNG.ID -- UN-Habitat menyebut pada 2050, dua dari tiga orang di dunia akan tinggal di kawasan urban. Bank Dunia menaksir 7 dari 10. Kalau sekarang (2025), 58% dari 8,2 miliar penduduk dunia. Urbanisasi sekarang bukan saja karena perpindahan penduduk dari desa ke kota, tapi juga karena desa sudah menjadi kota (desa-kota) akibat masuknya infrastruktur jalan, listrik, internet. 


Akibat infrastruktur ini, mobilitas fisik dan digital menyebabkan batas fisik antara kota dan kota sekitarnya jadi baur. Tahun 70-an misalnya, saya kalau mau pulang kampung ke Majalaya rasanya seperti ke luar kota. Mau ke Sumedang harus bawa bekal dan istirahat di Cadas Pangeran. Sekarang, ke Majalaya seperti mengunjungi tetangga, ke Sumedang ada tol cukup 30 menit sudah bisa beli tahu Sumedang.


Jadi, kota dan kota sekitarnya seperti baur dan membentuk kawasan yang namanya aglomerasi. Penduduk Jakarta dan sekitarnya (Botabek), berjumlah 41,9 juta. Ini menjadikan Botabek menjadi kawasan aglomerasi dengan penduduk terbesar di dunia, melebihi Tokyo dan Dakha. Bandung Raya (Kota Bandung, Kab Bandung, Kab Bandung Barat, Kota Cimahi dan Kab Sumedang) 9,5 juta jiwa. Rebana (Subang, SUmedang, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan kota dan Cirebon) 10 juta jiwa.


Urbanisasi jadi ancaman jika tidak dikelola dengan baik. Urbanisasi tanpa perencanaan kota dan tata ruang, serta tanpa manajemen lintas kota-kota sekitar, akan menjadi masa depan yang buruk. Perubahan iklim, kawasan kumuh, egosentris kota dan kota sekelilingnya akan menyebabkan kawasan aglomerasi itu jadi bom waktu sosial ekonomi dan politik. Tapi jika dikelola dengan baik, urbanisasi dan aglomerasi akan menjadi pilar kokoh bagi pertumbuhan bangsa ini. Industri, talent pool, tata kota yang selaras akan menjadikan kawasan ini terkoneksi global.


Satu hal penting, tidak ada persolan urban seperti kemacetan, transportasi, banjir, logistic dan lain-lain yang bisa diselesaikan oleh satu kota sendirian. Penanganannya harus secara manajemen perkotaan aglomerasi. Tak mungkin kemacetan di Kota Bandung, Ciwidey, Kopo dan lain-lain diselesaikan sendirian oleh kota atau kabupaten Bandung Raya sendirian. Semuanya harus dikelola bersama, agar daya tawar terhadap sumber daya di pusat (APBN), maupun global funding bisa kuat. BAgaimana membiayai LRT dari Leuwi Panjang ke Dago, Jatinangor atau Soreang? Bagaimana cross funding and taxation di kawasan aglomerasi? 


BP Rebana bekerjasama dengan Pemerintah Kanada menghadirkan para pemikir dan praktisi tata kota dan urbanisasi dunia. Kami ingin mendapatkan insight, bagaimana lesson learned di Kanada, global south, Afrika Selatan menghadapi soal ini. Di Kanada ada pemekaran, tapi jika wilayah yang dimekarkan itu gagal tumbuh, dia akan dikembalikan ke kota induk. Bagaimana peran badan pengelola sebagai second tier government (Zaman Belanda dulu ada keresidenan yang mengorganisasikan kota dan kota sekitarnya).


Budhiana Kartawijaya, Gepolitics enthusiast.