NUBANDUNG.ID -- Awal pekan ini saya membaca peristiwa meninggalnya Isa Nuncik (71) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gowa. Ini tentu sangat menyedihkan. Sepertinya bukan di Kabupaten Gowa saja, di seluruh Indonesia masih banyak orang tua, warga yang sakit, dan kaum disabilitas yang harus mengantre ke kantor publik untuk mendapatkan layanan data. Kadang mereka datang dari pelosok untuk memperbarui, atau meminta data. kakek Nuncik datang untuk meminta surat pindah domisili dari Disdukcapil. Tempatnya keren di: Mal Pelayanan Publik. Maksudnya semua instansi kumpul di situ agar warga datang ke satu titik. Sekali lagi MPP sih (tampak) keren dan modern. Pasti sudah tergitialisasi. Tapi satu yang tidak berubah: publik kudu datang! People move to the data!
Sering pemerintah bangga bahwa layanan publik sudah bertransformasi digital. Penetrasi internet di Gowa jua sudah lebih dari 75%. Tapi tunggu: apa yang dimaksud dengan transformasi digital?
Ada tiga kata atau tiga tahap era komputerisasi yang orang suka keliru: digitisasi, digitalisasi, dan transformasi digital. Kadang menyimpan akta dalam bentuk digital, sudah disebut digitalisasi bahkan transformasi digital. Padahal, kalau cuma memintahkan konten analog jadi konten digital, itu cuma digitalisasi. Kartu Keluarga (KK) fisik jadi PDF misalnya.
Kantor publik sudah fully computerized. Petugas melayani publik di depan komputer canggih, ada wifi, ada password, paperless. Kalau ada pembayaran, via mobile banking, atau internet banking. Ini dikiranya sudah transformasi digital. No, ini baru digitalisasi.
Digitasasi dan digitalisasi belum berarti transformasi digital, karena proses dan alur kerjanya mash alur lama. Warga masih harus datang ke kantor publik. Tahun ini warga mau menyekolahkan anak ke sebuah sekolah, maka copy KTP ortunya, KK, akte kelahirannya diminta. Si anak kemudian dapat bea siswa dari negara, maka si sekolah minta lagi copy KK, KTP, dll.
Bagi orangtua, orang kampung, dan orang lugu, komputerisasi adalah sesuatu yang sulit dan menyeramkan. Dia disuruh mengunduh aplikasi. Duh, apa itu aplikasi, OTP, verifikasi, captcha dll.
Transformasi digital itu mengubah proses, mengurai leher botol kemacetan (debottlenecking). Once Only principle, artinya kalau sebuah kantor sudah minta dokumen digital, maka dia tidak boleh minta lagi bila ada keperluan terkait instansi yang sama. Sejak lahir, negara sudah memberikan akte kelahiran yang disimpan di disdukcapil, anak lulus sekolah ijazah digital sudah tersimpan di dinas atau kementerian pendidikan. Medical record ada di dinas/kementerian kesehatan (sekarang adanya di rumah sakit dan jadi milik RS, padahal itu milik pribadi) dan kalau diminta susahnya minta ampun.
Transformasi digital itu kalau kita mau sekolahkan anak, tinggal masukkan nomor NIK kita. Kita tinggal kasih tanda cek list izin akses sekolah untuk mendapatkan KK, KTP, Akte kelahiran, SKCK dan lain-lain. Maka atas izin itu, sekolah akan mengunduh data-data itu, untuk sekali selama-lamanya, atau minta izin lagi kalau ada perubahan di dokumen-dokumen itu. Sekolah akan beselacar ke server berbagai dinas. Semua perjalanan data ini bisa diaudit (auditable data movement). Jadi kalau bocor, akan ketahuan di titik mana dan siapa yang membocorkan.
Warga tak perlu lagi ke MPP, ke kantor lurah, kantor polisi dan lain-lain. Biarkan data yang mendatangi warga. Jadi transformasi digital itu adalah bukan menyuruh warga mencari data, tapi data yang mencari warga: bukan move the people to the data, tapi move the data to the people.
Dasar dari transformasi digital adalah empati Membuat sistem agar data mendatangi warga, adalah bentuk tata kelola empati. Tak boleh mentotol-tololkan warga yang gaptek. Apalagi memaksa orangtua untuk antre, apalagi sampai meninggal dunia.
Innalillahi....
Semoga negara lebih empati dan menjadikannya dasar transformasi digital.
Budhiana Kartawijaya, a geopolitics enthusiast.
